Tata Kelola "Plat Merah" dan Sandera Politik Koalisi di Balik Sengkarut Koperasi Desa
Tata Kelola "Plat Merah" dan Sandera Politik Koalisi di Balik Sengkarut Koperasi Desa
Berita ​ BanaspatiNetSeven.com ][ Ada satu adagium fundamental dalam diskursus tata kelola negara yang tampaknya harus kembali digaungkan di republik ini: jauhkan pemerintah dari urusan berbisnis. Sejarah ekonomi nasional telah memberikan pelajaran mahal. Selama berpuluh tahun, tidak sedikit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terperosok dalam jurang kerugian meski menikmati privilese monopoli. Akar masalahnya jelas; perlindungan dari persaingan pasar kerap kali menumbuhsuburkan inefisiensi dan mentalitas korup di balik tameng "plat merah".
​Kini, pola mismanajemen serupa kembali mengemuka lewat implementasi program Koperasi Desa (Kopdes). Belum juga program ini memasuki fase operasional penuh, anomali perencanaan sudah terlihat kasatmata. Laporan mengenai pendirian titik operasional di kawasan hutan atau pegunungan yang nirpenduduk adalah cerminan dari kebijakan yang tuna-data.
​Dalam perspektif ekonomi mana pun, membangun fasilitas komersial tanpa memperhitungkan basis demografi dan rantai pasok adalah sebuah absurditas. Langkah ini bukan sekadar kegagalan perencanaan, melainkan indikasi kuat adanya proyek yang dipaksakan hanya demi formalitas penyerapan anggaran, tanpa memedulikan asas manfaat bagi masyarakat.
​Sayangnya, ketika publik menuntut akuntabilitas, rasionalitas birokrasi kerap kali membentur tembok tebal bernama kompromi politik.
​Sengkarut Kopdes ini semestinya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan ketegasan evaluatif. Desakan agar presiden berani mencopot petinggi kementerian terkait termasuk Zulkifli Hasan (Zulhas) dan jajaran di bawahnya yang bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini terus menguat. Namun, realitas politik multipartai tampaknya kembali menyandera ketegasan tersebut. Ketakutan akan goyahnya stabilitas aliansi membuat evaluasi kinerja yang objektif dikesampingkan demi menjaga ekuilibrium kekuasaan.
​Publik harus terus mengingatkan bahwa koalisi pemerintahan sejatinya adalah instrumen untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran, bukan payung pelindung bagi tata kelola yang serampangan. Mempertahankan figur-figur yang gagal mengamankan uang negara hanya akan menggerus legitimasi moral pemerintah di mata rakyat.
​Pada akhirnya, esensi dari tata kelola anggaran adalah pertanggungjawaban mutlak. Dana yang digunakan untuk menghidupkan program-program ini adalah hasil keringat rakyat dari pajak, bukan harta warisan masa lalu yang bisa dihambur-hamburkan tanpa kalkulasi yang matang. Pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk membuang parasit birokrasi dan mengembalikan marwah anggaran negara murni untuk kesejahteraan publik.
Redaksi