Sesat Pikir "Pejabat Cerminan Rakyat": Menggugat Alibi Moral Elite Kekuasaan

Sesat Pikir "Pejabat Cerminan Rakyat": Menggugat Alibi Moral Elite Kekuasaan ​Narasi BanaspatiNetSeven.com ][ Sering kali, di tengah kritik publik terhadap memburuknya tata kelola pemerintahan atau mencuatnya skandal di lingkaran kekuasaan, muncul sebuah narasi pembelaan yang seolah terdengar bijak: "Pejabat adalah cerminan rakyatnya." Narasi ini secara halus menyiratkan bahwa kualitas buruk para pemangku kebijakan hanyalah pantulan dari rendahnya moralitas masyarakat di akar rumput. ​Sekilas, pernyataan tersebut tampak seperti ajakan untuk introspeksi diri. Namun, bila dibedah melalui kacamata sosiologi politik, sejarah, dan etika tata kelola publik, argumen tersebut tak lebih dari sebuah sesat pikir (logical fallacy). Narasi ini acap kali digunakan sebagai instrumen cuci tangan oleh elite kekuasaan untuk memindahkan beban tanggung jawab institusional ke pundak masyarakat awam sebuah praktik yang dalam sosiologi disebut sebagai victim blaming (menyalahkan korban). ​Pada kenyataannya, arah moral, etika, dan budaya suatu bangsa tidak dibentuk oleh kepanikan masyarakat yang sedang berjuang menyambung hidup, melainkan direkayasa oleh mereka yang memegang kendali kekuasaan. ​Keteladanan yang Menetes dari Atas ​Dalam sejarah peradaban, pijakan filosofis mengenai relasi penguasa dan rakyat telah lama dirumuskan dengan sangat tajam. Salah satu yang paling abadi adalah adagium masyhur dari Imam Al-Ghazali: ​"An-nas 'ala dini mulukihim." (Manusia atau rakyat itu senantiasa mengikuti perilaku dan kebiasaan pemimpinnya). ​Filosofi ini menegaskan bahwa standar kewajaran dalam suatu tatanan masyarakat ditentukan oleh pucuk pimpinannya. Hal ini sejalan dengan prinsip Tone at the Top (Keteladanan dari Atas) yang mendasari teori manajemen modern. Integritas sebuah sistem tidak dibangun dari bawah, melainkan ditegakkan oleh pucuk pimpinan. Jika manipulasi hukum dan pelanggaran etika dinormalisasi oleh elite, masyarakat akan dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi dan meniru perilaku tersebut sebagai cara untuk bertahan. ​Menggugurkan Alibi dengan Fakta Sosiologis ​Berbagai disiplin ilmu telah membuktikan bahwa membebankan kegagalan moral negara kepada rakyat adalah sebuah ekuivalensi palsu (false equivalence). Berikut adalah pembedahan akademis yang meruntuhkan narasi tersebut: ​Hukum Alam Kekuasaan Ibnu Khaldun: Dalam mahakarya Muqaddimah, Bapak Sosiologi Klasik Ibnu Khaldun merumuskan bahwa pihak yang dikuasai secara psikologis akan selalu mengimitasi pihak yang berkuasa. Rakyat cenderung meniru gaya hidup, pola pikir, hingga cara penyelesaian masalah para elitenya. Menuntut kesempurnaan moral dari rakyat di saat sistem di atasnya korup adalah sebuah anomali sosiologis. ​Patologi Sosial Prof. Syed Hussein Alatas: Pakar sosiologi korupsi terkemuka, Prof. Syed Hussein Alatas, menolak keras pandangan yang menyalahkan budaya lokal atas kebobrokan suatu negara. Menurutnya, pembusukan moral selalu menetes dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Pejabat memiliki privilese, akses terhadap anggaran, dan kendali atas instrumen hukum. Ketika pejabat menyalahkan budaya masyarakat, mereka sejatinya sedang melarikan diri dari tanggung jawab. ​Teori Elite Pareto dan Mosca: Ilmu sosiologi politik modern memandang bahwa arah kebijakan dan budaya suatu negara dikendalikan oleh segelintir minoritas elite, bukan mayoritas massa. Masyarakat luas pada dasarnya tidak terorganisir dan hanya merespons struktur yang direkayasa oleh kelompok penguasa. ​Menyamakan kedudukan etis antara rakyat biasa dengan pejabat publik adalah pengabaian total terhadap ketimpangan relasi kuasa. Rakyat pada umumnya hidup dalam batasan sistem yang sudah dibuat, sementara pejabat adalah arsitek dari sistem itu sendiri. Pejabat digaji, diberi fasilitas, dan disumpah justru untuk memperbaiki kelemahan yang ada di tengah masyarakat, bukan menjadikannya kambing hitam atas kegagalan kepemimpinan. ​Sudah saatnya publik kritis dalam mencerna narasi-narasi pelarian tanggung jawab semacam ini. Rakyat tidak melahirkan sistem yang rusak; sebaliknya, sistem yang digerakkan oleh elite yang pragmatis dan oportunis-lah yang pada akhirnya memaksa rakyat untuk meniru perilaku para penguasanya. Beban moral dan tanggung jawab keteladanan sebuah bangsa mutlak berada di atas, bukan di bawah. Red:(AGF)