Sesat Pikir Klaim "Memberi Makan": Menguliti Retorika Proyek MBG dan Uang Pajak

​ Berita BanaspatiNetSeven.com ][ Pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku "diserang karena mau kasih makan rakyat" melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah retorika politik yang perlu diuji secara kritis. Jika dibedah menggunakan pisau analisis tata kelola publik, pernyataan ini mengandung sesat pikir (logical fallacy) yang mengaburkan substansi kritik masyarakat. ​Kritik publik terhadap program MBG bukanlah serangan terhadap niat memberi makan, melainkan gugatan atas bagaimana uang negara yang dikumpulkan dari keringat rakyat dikelola. Mari kita urai benang kusut dari retorika ini. ​1. Fallacy of False Equivalence (Menyamakan Uang Negara dengan Uang Pribadi) ​Sesat pikir pertama dan paling mendasar adalah ilusi bahwa program pemerintah adalah wujud kedermawanan personal pemimpinnya. ​Faktanya, Presiden tidak sedang "memberi makan" dari kantong pribadinya. Program MBG murni dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana porsi terbesarnya (sekitar 82%) bersumber dari pajak rakyat dan sisanya ditambal melalui utang negara. ​Ketika seorang pejabat negara menggunakan APBN, ia bertindak sebagai manajer atau pengelola dana publik, bukan donatur. Mengeklaim program yang dibiayai pajak sebagai "pemberian" adalah sebuah manipulasi logika yang berbahaya, karena hal itu menempatkan rakyat sebagai pihak yang seolah berutang budi, padahal rakyatlah penyandang dana sebenarnya. ​2. Strawman Fallacy (Membangun Orang-Orangan Jerami) ​Pernyataan "saya diserang karena mau kasih makan" adalah contoh klasik dari Strawman Fallacy. Teknik ini bekerja dengan cara membelokkan argumen lawan menjadi sesuatu yang ekstrem atau tidak masuk akal agar lebih mudah dipatahkan. ​Publik yang kritis tidak pernah menolak gagasan bahwa rakyat miskin harus makan gizi yang cukup. Yang dikritik habis-habisan adalah mekanisme eksekusinya. ​Alih-alih memberikan bantuan langsung tunai yang bisa seketika digunakan oleh mereka yang membutuhkan, pemerintah justru memilih jalan berputar: mendirikan lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional (BGN), membangun dapur umum, dan menggelar tender pengadaan logistik skala raksasa. ​3. Jebakan Birokrasi dan Potensi "Bancakan" Proyek ​Di sinilah letak argumen yang sengaja dihindari oleh retorika sang presiden. Skema proyek fisik berskala nasional seperti MBG membutuhkan rantai birokrasi yang sangat panjang. Secara historis, setiap proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai triliunan rupiah selalu diiringi dengan risiko kebocoran anggaran yang masif. ​Ketika dana dialirkan dalam bentuk proyek katering dan pengadaan bahan baku, uang tersebut tidak 100% masuk ke perut rakyat. Sebagian besar akan tersedot untuk biaya operasional lembaga, margin keuntungan vendor, dan yang paling dikhawatirkan menjadi ladang "bancakan" para pencari rente atau elit bisnis yang dekat dengan kekuasaan. ​Jika uang tersebut ditransfer langsung kepada kelompok rentan tanpa melalui perantara proyek BGN, nilai uang yang diterima akan jauh lebih utuh dan efisien. ​Kesimpulan: Rakyat Makin Sesak Nafas ​Pada akhirnya, retorika merasa menjadi "korban serangan karena berbuat baik" harus diakhiri. Rakyat berhak, bahkan wajib, mengkritisi setiap program pemerintah. ​Ujung dari program bernilai fantastis yang tidak efisien adalah melebarnya defisit anggaran. Untuk menambalnya, pemerintah hanya punya dua pilihan: menambah utang baru, atau memeras rakyat lebih keras lagi melalui kenaikan pajak (seperti PPN) dan berbagai pungutan lainnya. ​Rakyat berhak menolak narasi kedermawanan palsu, terutama ketika kedermawanan itu dibiayai dari dompet mereka sendiri, sementara keuntungan proyeknya berpotensi hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu. Red