Makan Bergizi Gratis: Siswa yang Dipolitisasi dan Jeritan Vendor yang Boncos

Makan Bergizi Gratis: Siswa yang Dipolitisasi dan Jeritan Vendor yang Boncos ​Oleh: Kawan Nazar ​Dalam panggung politik kontemporer, angka bukan lagi sekadar instrumen statistik untuk mengevaluasi kebijakan, melainkan telah bermutasi menjadi mantra sihir. Ia diproduksi untuk membius nalar publik, mempercantik borok birokrasi, dan yang paling klise: menyenangkan telinga penguasa. Fenomena inilah yang secara vulgar dipertontonkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pasca-rapat di Istana Merdeka baru-baru ini. ​Di hadapan media, menteri menyodorkan klaim yang teramat bombastis. Ia menyatakan bahwa 80,7 persen dari target program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terealisasi. Dari sana, lahir konklusi sepihak: sekitar 43 juta sekian siswa dan jutaan guru mengaku puas dan meminta program yang sarat masalah ini diteruskan. Sebuah narasi yang terdengar begitu romantis, seolah-olah seantero sekolah di republik ini sedang bersukacita. Namun, bagi siapa saja yang merawat akal sehat, pernyataan tersebut adalah bentuk propaganda politik dan kebohongan publik yang telanjang. ​Manipulasi Metodologi dan Demografi ​Jika kita membedah pernyataan menteri secara dingin, pertanyaan mendasar yang wajib diajukan adalah: bagaimana metodologi ilmiah yang digunakan hingga muncul klaim bahwa ada puluhan juta orang yang "meminta" program ini diteruskan? Apakah kementerian telah menyebar kuesioner raksasa secara organik ke setiap meja kelas, ataukah angka fantastis itu hanyalah asumsi sepihak yang dicatut dari nota manifes pengiriman logistik? ​Klaim menteri ini menjadi makin menggelikan ketika ia mencampuradukkan antara subjek siswa dan pendidik. Angka 43 juta yang disebut-sebut itu murni merupakan data jumlah siswa penerima paket makanan, bukan guru. Jika menteri mengklaim ada jutaan atau bahkan puluhan juta guru yang bersuara, ia sedang menabrak realitas demografi institusinya sendiri. Faktanya, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah total guru yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen hanya berkisar di angka 3,27 juta hingga 3,48 juta guru. Menyodorkan klaim aspirasi yang meleset jauh dari jumlah riil populasi tenaga pendidik bukan sekadar kecerobohan data, melainkan upaya manipulasi demi menciptakan ilusi dukungan masif. ​Realitas Lapangan: Beban Baru di Pundak Guru ​Lebih jauh lagi, glorifikasi atas nama "kepuasan" guru dan siswa ini sangat bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Jauh dari narasi bahagia yang dilaporkan ke Istana, program MBG ini kerap kali menjelma menjadi beban administratif baru yang melelahkan bagi para pendidik. ​Guru-guru di lapangan dipaksa melakoni peran ganda yang tidak ada kaitannya dengan tugas mengajar: menjadi pengawas antrean wadah makanan, pembersih sisa limbah logistik di kelas, hingga mandor pelaporan harian yang harus disetorkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bagaimana mungkin beban tambahan yang menguras waktu mengajar dan tidak berkoneksi dengan peningkatan kesejahteraan ini diklaim seolah-olah sebagai hal yang paling dirindukan oleh para guru? ​Jeratan Utang dan Kepanikan Para Vendor ​Di balik kabut propaganda "Asal Bapak Senang" (ABS) yang ditiupkan menteri untuk mengamankan kursi politiknya, realitas operasional di lini produksi justru sedang berdarah-darah. Ironisnya, kegaduhan terbesar—dan protes paling riuh agar program ini tidak dihentikan—bukan datang dari jeritan siswa yang lapar atau guru yang kekurangan gizi. Protes itu justru menggelegar dari para vendor lokal, pengelola dapur mitra, dan pihak ketiga. ​Kontras dengan romantisasi birokrasi, ekosistem MBG hari ini tengah disandera oleh karut-marut tata kelola keuangan Badan Gizi Nasional (BGN). Di berbagai daerah, dapur-dapur umum lokal terpaksa gulung tikar atau mengancam mogok karena sistem pembayaran yang menunggak hingga miliaran rupiah. Para pengusaha daerah ini terjebak oleh "ijon politik" dan janji manis dari oknum pejabat lama di masa awal pembentukan proyek. Mereka telah mengorbankan modal awal yang masif demi mengejar kontrak yang dianggap gurih. ​Namun, ketika struktur birokrasi merombak aturan dan menghentikan sistem reimburse akibat laporan keuangan yang berantakan, para vendor ini terjerat utang bahan baku. Protes keras mereka bukanlah bentuk pembelaan terhadap gizi anak bangsa, melainkan kepanikan finansial murni akibat investasi yang terancam hangus oleh ego sektoral penguasa. ​ Siapa yang Sebenarnya Meminta Lanjut? ​ Maka, jika kita mengajukan pertanyaan krusial: siapa sebenarnya yang paling berkepentingan agar program MBG ini diteruskan? Jawabannya menjadi sangat benderang. Bukan guru yang kelelahan mengurus administrasi kotak nasi, bukan pula siswa yang suaranya dicatut secara sepihak sebagai tameng retorika. Pihak yang paling histeris meminta program ini dilanjutkan adalah para vendor yang modalnya tertanam di dalam dapur-dapur umum tersebut, bersama dengan para elite birokrasi yang membutuhkan megaproyek ini sebagai panggung kosmetik politik mereka. ​Sikap Mendikdasmen yang mengglorifikasi data cacat ini adalah potret nyata dari patologi birokrasi yang oportunistik—sebuah perilaku cari muka demi memproteksi posisi politik di tengah gempuran kritik teknokratis. Ketika supremasi narasi dipaksakan untuk mengalahkan supremasi data, kebohongan publik pun dilegalisasi sebagai komunikasi resmi negara. ​Program MBG yang sejatinya memiliki tujuan mulia, kini justru merosot nilainya menjadi sekadar alat sandera politik-ekonomi, di mana anak-anak sekolah dan para guru hanya dijadikan hiasan dekoratif untuk menutupi lingkaran transaksi di belakang layar. Publik tidak boleh tutup mata; program MBG harus terus ditagih akuntabilitasnya, sebelum akal sehat kolektif bangsa ini habis dilahap oleh angka-angka palsu.Red:(AGF)