La Qada wa La Qadar": Ketika Teologi Menjadi Perlawanan terhadap Kekuasaan

BanaspatiNetSeven.com ][ ​Ungkapan ""La Qada wa La Qadar" (tidak ada ketetapan dan ketentuan takdir) yang lahir pada masa-masa awal perkembangan teologi Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai perdebatan metafisika yang abstrak. Dalam panggung sejarah, diskursus ini muncul sebagai respons langsung terhadap peta politik Dinasti Umayyah yang mulai mapan di Damaskus. Fragmen Sejarah: Konfrontasi Muhammad ibn al-Hanafiyyah ​Dalam sejumlah riwayat sejarah teologi awal, terdapat satu episode dramatis pasca-islah (perjanjian damai) antara Hasan bin Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Mu'awiyah dikisahkan berpidato di hadapan publik di Damaskus, menyatakan bahwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan naiknya dirinya sebagai khalifah tunggal merupakan kehendak mutlak dan takdir dari Allah. Melalui narasi teologis ini, Mu'awiyah hendak menegaskan sebuah legitimasi absolut: siapa pun yang menentang kekuasaannya, pada hakikatnya sedang menentang kehendak Tuhan. ​Mendengar klaim politik tersebut, Muhammad ibn al-Hanafiyyah—putra Sayyidina Ali dari Khawlah binti Ja’far—melontarkan bantahan keras dengan kalimat "La Qada wa La Qadar". Bagi Ibn al-Hanafiyyah, pembunuhan ayahnya dan perebutan takhta politik adalah murni wilayah tanggung jawab moral manusia, bukan skenario suci Tuhan yang tak boleh digugat. Terlepas dari perdebatan mengenai autentisitas riwayatnya—mengingat dominasi arus utama ortodoksi sejarah yang kerap menyaring narasi-narasi oposisional—episode konfrontasi teologis ini tetap memegang signifikansi luar biasa. Ia harus dibaca sebagai sebuah manifesto politik sekaligus teologis pada fajar sejarah Islam. Kalimat pembangkangan dari Muhammad ibn al-Hanafiyyah inilah yang kemudian dikutip, dikonseptualisasikan, dan disebarkan oleh tokoh Qadariyah awal seperti Ma'bad al-Juhani dan Ghaylan al-Dimashqi, sebelum akhirnya disempurnakan menjadi bangunan filsafat yang utuh oleh mazhab Mu'tazilah. Evolusi Gagasan: Dari Qadariyah hingga Mu'tazilah ​Melalui silsilah pemikiran tersebut, penolakan terhadap kepasrahan takdir memperoleh bentuk teoretis yang matang dalam mazhab Mu'tazilah. Melalui prinsip Al-'Adl (Keadilan Tuhan), Mu'tazilah berargumen bahwa keadilan Tuhan hanya dapat dipertahankan jika manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan bertindak (free will). Bagi mereka, jika seluruh perbuatan manusia sudah ditentukan secara deterministik oleh Tuhan (sebagaimana pandangan Jabariyah), maka konsep pahala, dosa, surga, neraka, serta pertanggungjawaban moral di akhirat akan kehilangan pijakan rasionalnya. ​Sebagai tandingan, mazhab Asy'ariyah di kemudian hari mencoba mengambil jalan tengah melalui teori kasb (perolehan). Mereka merumuskan bahwa Allah adalah pencipta seluruh perbuatan, namun manusia "memperoleh" (yaktsib) perbuatan tersebut sehingga tetap memikul tanggung jawab. ​Namun, para pemikir progresif dan kritikus modern tetap melihat kasb sebagai konstruksi kompromistis yang problematis. Bagi para pengkritiknya, selama kreasi tindakan secara mutlak tetap dinisbatkan kepada Tuhan, kebebasan manusia dalam konsep Asy'ariyah terasa semu. Hal inilah yang membuat sebagian sejarawan melihat teologi Asy'ariyah secara politis cenderung lebih akomodatif terhadap stabilitas kekuasaan (status quo), berbeda dengan karakter Qadariyah-Mu'tazilah yang revolusioner. ​Relevansi Kontemporer ​Pada akhirnya, pelacakan sejarah atas ungkapan "lā qaḍā'a wa lā qadara"—baik ia diposisikan sebagai fakta sejarah yang presisi maupun sebagai memori kolektif perlawanan—membongkar sebuah kebenaran universal: teologi sering kali menjadi tameng pertama kekuasaan, sekaligus menjadi senjata pertama perlawanan. ​Ungkapan ini adalah deklarasi abadi bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam nalar kritis masyarakat. Tuhan memang Mahakuasa, tetapi kemahakuasaan-Nya tidak boleh disalahgunakan untuk membasuh tangan kotor para penguasa yang zalim. Red : AGF