Ketika Semua Kubu Diisi Alumni PMII Isu PMII–Non PMII Tak Lagi Relevan dalam Kontestasi Muktamar NU

Ketika Semua Kubu Diisi Alumni PMII

Isu PMII–Non PMII Tak Lagi Relevan dalam Kontestasi Muktamar NU

Oleh: Purwanto M. Ali

Berita BanaspatiNetSeven.com ][ Jember - Ketua Umum PC PMII Jember (1992), Ketua PP GP Ansor (2005–2011), Fungsionaris PP Pengusaha & Profesional Nahdliyin (P2N), Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), dinamika politik organisasi mulai menghangat. Berbagai spekulasi, pemetaan kekuatan, hingga narasi identitas kembali mengemuka sebagai upaya membaca arah dukungan terhadap para kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Salah satu narasi yang kembali diangkat adalah dikotomi antara kandidat yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan mereka yang tidak memiliki latar belakang PMII.

Sekilas, narasi tersebut tampak menarik. Namun, jika ditelaah lebih dalam, dikotomi PMII–non-PMII sesungguhnya sudah kehilangan relevansinya sebagai instrumen untuk membaca peta politik Muktamar NU. Realitas yang berkembang justru memperlihatkan bahwa hampir semua poros kandidat memiliki irisan yang sama, yakni dukungan yang kuat dari alumni PMII.

Sebagian besar kandidat Ketua Umum PBNU memang merupakan alumni PMII. Akan tetapi, fakta yang lebih menarik adalah bahwa kandidat yang tidak pernah menjadi aktivis PMII, bahkan yang berasal dari organisasi kemahasiswaan lain seperti HMI, tetap memperoleh dukungan yang sangat besar dari para alumni PMII. 

Bahkan terdapat pula figur yang tidak pernah menjadi aktivis mahasiswa karena memang tidak menempuh pendidikan tinggi, tetapi tim sukses dan jaringan pendukung utamanya juga didominasi oleh alumni PMII.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa alumni PMII hari ini telah tersebar di hampir seluruh spektrum kepemimpinan dan kekuatan politik di lingkungan NU. Mereka tidak lagi berhimpun dalam satu kelompok atau menjadi representasi eksklusif dari satu kandidat tertentu. Sebaliknya, alumni PMII telah menjadi bagian dari hampir seluruh konfigurasi politik yang berkembang menjelang Muktamar.

Dengan demikian, menjadikan identitas PMII sebagai pembeda utama antarkandidat menjadi kurang tepat secara empiris. Hampir setiap kandidat memiliki jejaring alumni PMII yang aktif bekerja, baik sebagai tim sukses, penyusun strategi, konsolidator wilayah, maupun penghubung dengan berbagai struktur organisasi NU.

Secara sosiologis, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan PMII dalam menjalankan fungsi kaderisasi selama lebih dari enam dekade. PMII telah melahirkan ribuan kader yang kini mengisi berbagai ruang pengabdian, mulai dari kepengurusan NU, pesantren, perguruan tinggi, birokrasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga-lembaga negara. Persebaran kader yang demikian luas menjadikan identitas PMII tidak lagi dapat dipersepsikan sebagai identitas politik yang melekat pada satu kelompok tertentu.

Karena itu, keberadaan PMII semestinya ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama. PMII bukanlah instrumen politik elektoral dalam setiap Muktamar, melainkan salah satu wahana pembentukan kepemimpinan bagi generasi muda Nahdliyin. Alumni PMII pada akhirnya akan menyebar ke berbagai profesi, organisasi, dan pilihan politik sesuai dengan kapasitas, pengalaman, serta pandangan masing-masing.

Dalam konteks itu, membawa isu PMII versus non-PMII menjelang Muktamar tidak hanya kehilangan daya tarik, tetapi juga berpotensi mengaburkan substansi kontestasi yang sesungguhnya. Muktamar NU bukanlah kompetisi antarlembaga kaderisasi, melainkan forum permusyawaratan tertinggi organisasi untuk memilih kepemimpinan terbaik bagi masa depan jam'iyah.

Karena itu, ukuran utama dalam memilih Ketua Umum PBNU semestinya bergeser dari identitas masa lalu menuju kapasitas kepemimpinan masa depan. Yang lebih penting untuk diperdebatkan adalah sejauh mana para kandidat memiliki visi strategis dalam memperkuat organisasi, menjaga persatuan warga NU, memperluas peran NU dalam pembangunan nasional, memperkuat kemandirian ekonomi umat, serta menyiapkan NU menghadapi tantangan global, transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, dan perubahan sosial yang semakin cepat.

NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh potensi kader tanpa mempersoalkan asal organisasi kemahasiswaannya. Apalagi realitas menunjukkan bahwa hampir seluruh kubu kandidat telah diisi oleh alumni PMII. Dalam situasi seperti itu, mengangkat isu PMII versus non-PMII justru tidak lagi memiliki nilai pembeda yang signifikan.

Sudah saatnya ruang publik menjelang Muktamar dipenuhi oleh adu gagasan, kualitas kepemimpinan, rekam jejak pengabdian, integritas moral, kemampuan membangun konsolidasi organisasi, serta visi besar untuk membawa Nahdlatul Ulama semakin berperan dalam kehidupan kebangsaan dan peradaban dunia.

Pada akhirnya, keberhasilan PMII justru tercermin dari kemampuannya melahirkan kader yang tersebar di berbagai lini pengabdian dan memberikan kontribusi kepada NU melalui beragam jalan. Ketika semua kubu diisi alumni PMII, maka isu PMII–non-PMII tidak lagi relevan dijadikan lensa untuk membaca kontestasi Muktamar. 

Yang kini lebih penting adalah memilih pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen Nahdliyin, mengonsolidasikan kekuatan organisasi, dan membawa NU semakin maju sebagai organisasi keagamaan, sosial, dan kebangsaan yang berpengaruh di tingkat nasional maupun global.

Redaksi