Duplikasi Pola Represi Rezim: BEM "Jadi-Jadian" Digunakan Untuk Membungkam Kritik

Duplikasi Pola Represi Rezim: BEM "Jadi-Jadian" Digunakan Untuk Membungkam Kritik ​Gelombang kritik mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan kembali mendapat respons usang dari penguasa. Saat mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto, viral karena mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang diplesetkan menjadi "Maling Berkedok Gizi", kemudian ketika mahasiswa menggelar gelombang aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut"—rezim bukan menjawab substansi, melainkan mengaktifkan mode pertahanan klasik: delegitimasi gerakan melalui kemunculan kelompok "jadi-jadian". Aksi-aksi mahasiswa mendadak digembosi oleh BEM "jadi-jadian" bernama "BEM Bersatu". Menggunakan nama kampus-kampus yang asing di telinga publik, kelompok "jadi-jadian" ini sibuk menyerang personal Tiyo, menuduhnya ditunggangi jenderal tertentu, hingga berujung pada laporan polisi. Ironisnya, satu per satu kampus yang dicatut langsung merilis bantahan resmi. Oknum yang mengklaim diri pengurus BEM bukan representasi BEM atau kampus mereka. Bahkan diketahui ada yang sudah berstatus alumni tahun 2020. ​Fenomena ini menunjukkan bahwa pola manipulasi ruang publik yang masif di era Jokowi kini diadopsi secara utuh oleh rezim Prabowo. Alih-alih mengevaluasi kebijakan yang dikritik rakyat, kekuasaan justru sibuk memproduksi kelompok tandingan untuk menciptakan narasi seolah-olah "mahasiswa terpecah". Ini adalah taktik memecah belah yang sengaja dirancang untuk mengaburkan substansi masalah carut marut kondisi bangsa. ​Manipulasi Opini Publik dan Pendangkalan Demokrasi ​Ada tiga poin krusial yang bisa kita baca dari fenomena di atas: 1. ​Represi Gaya Baru (Soft Repression): Rezim menyadari bahwa menggunakan kekerasan aparat secara langsung di depan kamera akan memicu perlawanan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka memilih soft repression melalui infiltrasi, pembentukan BEM jadi-jadian, dan kriminalisasi digital untuk menguras energi para aktivis. 2. ​Krisis Legitimasi dan Kepanikan Politik: Cepatnya respons untuk memunculkan "BEM Bersatu" mengonfirmasi kekhawatiran akut rezim terhadap persatuan gerakan mahasiswa dan Gen Z. Figur kritis yang mendapat panggung luas di media sosial dipandang sebagai ancaman nyata bagi stabilitas narasi keberhasilan pemerintah. 3. ​Pendangkalan Ruang Publik: Ketika perdebatan tidak lagi berisi adu argumen soal data dan dampak kebijakan (seperti anggaran MBG vs kondisi ekonomi), tetapi bergeser ke pembunuhan karakter (ad hominem), maka kualitas demokrasi kita sedang merosot tajam. Pemerintah membiarkan ruang publik dipenuhi hoaks demi mengamankan kekuasaan. ​ Gerakan mahasiswa hari ini dituntut tidak hanya solid di lapangan, tetapi juga harus melek digital guna menangkal operasi siber yang berusaha membusukkan gerakan dari dalam. Red:(AGF) ​