Menelanjangi "Sosialisme" Prabowo: Antara Retorika Populisme dan Kapitalisme Komando
​
Oleh: Kawan Nazar
​
Berita BanaspatiNetSeven.com ][ Dalam panggung politik Indonesia, pe-labelan ideologi kerap jatuh menjadi sekadar jargon retoris tanpa kedalaman teoritis. Debat mengenai watak politik-ekonomi Presiden Prabowo Subianto adalah contoh mutakhir. Ketika Rocky Gerung dengan gampang melabeli Prabowo sebagai "sosialis"—hanya karena program masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)—ia sebenarnya mencampur adukkan antara intervensi negara (statism) dan sosialisme sejati.
​Sanggahan dari Ubaidillah Badrun justru mengembalikan kompas analisis ke pijakan yang tepat. Mengaitkan Prabowo dengan spektrum sosialisme — baik Utopia, Ilmiah, hingga Sosialisme Demokratik ala Sutan Sjahrir atau Soemitro Djojohadikusumo—adalah kekeliruan kategoris (category mistake). Prabowo bukanlah sosialis. Yang sedang terbangun adalah mutasi baru Kapitalisme Negara (State Capitalism) berwatak Populis - Militeristik.
Mengapa Bukan Sosialisme?
​Secara historis, sosialisme berakar pada pembongkaran struktur kelas, redistribusi alat produksi kepada publik, serta penegakan hak buruh dan kebebasan sipil. Sosialisme Demokratik ala Sjahrir sangat menekankan keadilan sosial yang seiring dengan kebebasan demokratis dan perencanaan ekonomi rasional.
​Di bawah Prabowo, tidak ada alat produksi yang diserahkan kepada rakyat, tidak ada reformasi agraria substantif, dan tidak ada penguatan posisi tawar buruh. Program sosial yang digadang-gadang tak lebih dari karitas negara : sinterklas logistik untuk meredam gejolak bawah, sementara struktur ekonomi eksploitatif tetap utuh di tangan elite.
"Kapitalisme Oligarkis dan Logika Komando
​Di balik selimut program sosial, jantung perekonomian tetap berdetak dalam irama kapitalisme ekstraktif. Keterlibatan jejaring bisnis keluarga dan oligarki pendukung mempertegas bahwa akumulasi modal privat tidak terganggu. Program berbiaya fantastis seperti MBG justru menjadi "pasar baru" yang menggiurkan bagi vendor dan kroni kekuasaan. Ini bukan sosialisme, melainkan crony capitalism yang dibiayai APBN.
​Mekanisme eksekusinya pun tidak ditopang partisipasi warga secara demokratis, melainkan pendekatan komando militeristik. Penetrasi perwira ke birokrasi sipil hingga pembentukan badan berskala teknokratis-komando menunjukkan bahwa efisiensi versi rezim ini adalah kontrol, bukan partisipasi.
"Populisme Statis sebagai Instrumen Legitimasi
​Kita sedang menyaksikan konsolidasi kekuasaan yang menggunakan populisme sebagai bahan bakar. Rezim menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas di tengah ketimpangan, negara harus hadir secara visual di piring makan rakyat. Namun, mengidentikkan hadirnya negara dengan sosialisme adalah penaifan sejarah. Rezim otoriter pun kerap menggunakan program kesejahteraan masif untuk menjinakkan kebebasan sipil.
​Prabowo tidak sedang membawa Indonesia menuju tatanan tanpa kelas. Rezim ini sedang membangun kapitalisme komando: modal dikuasai oligarki privat, ruang sipil dikendalikan secara militeristik, dan rakyat diberi bansos agar tetap patuh. Menyebut rezim ini sosialis bukan hanya tidak akurat secara akademis, tetapi juga menyesatkan publik dari ancaman riil: menyusutnya demokrasi di bawah bayang-bayang kapitalisme berwajah militer.
#PrabowoSubianto
#Sosialisme
#StateCapitalism
#Militeristik
Redaksi : BanaspatiNetSeven.com
