Anomali Rp12,99 Miliar: Membedah Fluktuasi Harta Sony Sonjaya di Tengah Pusaran MBG
Berita BanaspatiNetSeven.com ][ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sony Sonjaya mencatatkan grafik anomali yang tajam dalam satu periode pelaporan. Pada LHKPN periodik 2024 (diajukan Maret 2025), total hartanya tercatat di angka Rp906 juta. Namun, pada LHKPN periodik 2025 (diajukan Maret 2026), valuasinya melonjak hingga Rp12,987 miliar.
Secara matematis, terdapat eskalasi kekayaan sebesar 1.333 persen. Namun, dalam disiplin jurnalisme data, lonjakan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Fakta ini merupakan pintu masuk untuk membedah komposisi aset dan menguji rasionalitas sumber perolehannya.
1. Mesin Properti dan Rekam Jejak Kekayaan
Berdasarkan dokumen kepatuhan, hampir seluruh lonjakan kekayaan Sony ditopang oleh pertambahan aset properti dan kas. Nilai tanah dan bangunan yang dilaporkan meroket dari Rp76 juta menjadi Rp10,07 miliar. Portofolio propertinya berekspansi dari empat bidang tanah menjadi 11 bidang yang tersebar di Sumedang, Bandung, dan Purwakarta. Seluruhnya diklaim dengan status perolehan "hasil sendiri".
Untuk menjaga objektivitas, kita harus menarik data historis. Sony bukanlah figur yang baru menyentuh angka miliaran. Pada 2020, saat menjabat Kepala Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, kekayaannya pernah tercatat di angka Rp4,32 miliar (dengan aset utama properti di Jakarta Timur).
Artinya, persoalan utamanya bukan "Apakah Sony pernah kaya?", melainkan “Mengapa terjadi fluktuasi ekstrem dari Rp4 miliar (2020), menyusut ke Rp906 juta (2024), lalu meledak menjadi Rp12,9 miliar (2025)?”
2. Irisan Waktu dan Konstruksi Perkara
Fluktuasi ini menjadi krusial ketika disandingkan dengan timeline kariernya di Badan Gizi Nasional (BGN). Sony bergabung sebagai Direktur di BGN pada Januari 2025, mengajukan LHKPN Rp906 juta pada Maret 2025, lalu dilantik menjadi Wakil Kepala BGN pada September 2025. Sebulan setelah melaporkan harta Rp12,9 miliar pada Maret 2026, ia dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
Dalam konstruksi perkaranya, penyidik menetapkan AYS figur yang disebut sebagai orang kepercayaan Sony sebagai tersangka atas dugaan intervensi verifikasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyidik menduga ada aliran uang dari AYS kepada Sony.
Di titik inilah jurnalisme harus menarik garis demarkasi yang tegas: Lonjakan LHKPN adalah fakta administratif, sementara dugaan aliran dana adalah konstruksi perkara pidana. Menghubungkan keduanya membutuhkan pembuktian lapis kedua, bukan sekadar asumsi waktu.
3. Peta Jalan Investigasi Lanjutan
Angka Rp12,9 miliar menunjukkan adanya akumulasi kekayaan yang masif, bukan kesimpulan pidana final. Untuk memastikan apakah lonjakan tersebut berasal dari sumber yang sah atau memiliki irisan dengan pusaran tata kelola MBG, audit investigatif harus menjawab rangkaian pertanyaan berikut:
Kapan tanggal pasti (cut-off) transaksi pembelian kesebelas aset properti tersebut?
Apakah aset dibeli menggunakan tabungan pribadi, pembiayaan, atau hasil likuidasi aset lama (seperti rumah di Jakarta Timur)?
Apakah linimasa perolehan aset tersebut bertepatan dengan periode di mana Sony memegang kewenangan strategis terkait verifikasi SPPG di BGN?
Apakah dokumen Akta Jual Beli (AJB), data PPAT, dan mutasi rekening sejalan dengan profil penghasilan resminya?
Jika seluruh transaksi dapat dibuktikan melalui jejak dokumen korporasi dan pertanahan yang sah, maka anomali ini sebatas persoalan fluktuasi investasi. Namun, jika ditemukan ruang kosong pendanaan yang tidak sejalan dengan profilnya, maka LHKPN ini resmi bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi kompas penyelidikan tindak pidana.
#sonysonjaya #bgn
Red : Agf